 |
| Illustration - ciptaDesa.com |
Latar Belakang
bawa untuk melaksaanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Aggaa 2022, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaa Dana Desa;
Dasar hukum
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Aggaran Pendapatan dan Belaja Negara Tahun Anggaa 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yag Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimaa telah beberapa kali diubah, terahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perbahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentag Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negaa Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentag Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
- Peratura Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2021 tentag Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
Berikut kami bagikan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa yang bisa Anda download secara gratis dalam web ini.