|
Illustration - ciptaDesa.com |
Landasan Hukum
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 5/PR/.03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa tanggal 1 Maret 2021;
- Surat Kepala Dinas PMD Kabupaten Situbondo Nomor 050/290/431.213.2.3/2021 tentang Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa Tahun 2021 tanggal 9 Maret 2021; dan
- Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa Tahun 2021 Nomor ...... tanggal April 2021.
Memerintahkan
| |
|---|
Kepada |
- Pendata Desa
- Pendata Rukun Tentangga
- Pendata Keluarga/Individu
|
Untuk |
- Melaksanakan tugas pemutakhiran data Desa tahun 2021 melalui aplikasi Pendataan SDGs Desa mulai tanggal ...... April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021, melaksanakan tugas sesuai dengan SK Pokja Pendataan Desa Nomor: ...(disesuaikan dengan nomor SK Pokja)... sebagimana terlampir pada surat tugas ini
- Melaporkan hasil pemutakhiran data Desa kepada Kepala Desa.
|
Beban |
Biaya pelaksanaan surat tugas ini dilakukan secara sukarela dan tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021. |
Berikut kami bagikan draft Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Relawan Pemulasaran Jenazah di Masa Pandemi Covid-19 yang bisa Anda download secara gratis dalam web ini.
Surat Tugas Pendataan SDGs Desa
42.2 KB