Draft SK Kader Posyandu

Illustration - ciptaDesa.com

Latar Belakang

1. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai potensi pembangunan agara dapat membangun dan menolong dirinya sendiri merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat, maka Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) cukup strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia sejak dini, sehingga perlu ditingkatkan pembinannya;
2. bahwa untuk meningkatkan pembinaan Posyandu sebagai Pos Pelayanan Kesehatan yang dikelola dari, untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan pelayanan teknis dan petugas perlu ditumbuh kembangkan peran aktif masyarakat; dan
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);


2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);


3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);


6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;


7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Repulik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;


8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);


9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 40);

Keputusan

Diktum	Keterangan
KESATU	Menetapkan Kader Posyandu Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
KEDUA	Kader posyandu tersebut mempunyai tugas sebagai berikut: Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader; Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan posyandu setiap bulannya; Mencatat hasil penimbangan posyandu dan merekapnya; dan Membuat laporan hasil penimbangan posyandu kepada kepala desa.
KETIGA	Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa.
KEEMPAT	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berikut kami bagikan draft Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang Pengangkatan Kader Pos Pelayanan Terpad atau Posyandu serta bisa Anda edit untuk disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing Desa sesuai dengan kewenangan desa yang diatur dalam perundang-undangan, SK Pengangkatan Kader Posyandu bisa Anda download secara gratis dalam web ini.

SK Pengangkatan Kader Posyandu
40.2 KB