Sarapan Desa

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dilakukan dengan mempelaja…

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dilakukan dengan cara memp…

RKTL Penyusunan RPJM Desa ini mempermudah rencana dan target capaian penyusunan perencana…

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas peke…

Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RP…

Penyusunan Pedoman Teknis ini berbasis Permendesa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedom…

Perbup Situbondo Nomor 101 Tahun 2022 menjadi satun-satunya pedoman dalam menyusun APB De…

Manajemen BUMDes yang baik salah satunya adalah pelaporan keuangan BUM Desa yang akuntabe…

PMK Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa mencabut PMK Nomor 190/PMK.07/2021…

Besaran BLT Desa dialokasikan maksimal 25% dari total pagu Dana Desa yang diterima setiap…

Asas Musdes adalah musyawarah mufakat, keadilan, keterbukaan, transparan, akuntabel, part…

Pegawai BUMDes atau BUMDesma adalah sekretaris dan bendahara serta pegawai lainnya. Sepert…

Direktur BUMDes adalah orang yang memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab atas kesel…

Dalam rangka optimalisasi fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala Desa dalam pengel…

Sejak PP 11 Tahun 2021 tentang BUMDes ditetapkan DBM Eks PPK dan PNPM-MPd wajin transform…

Dokumen transformasi PNPM menjadi BUMDesma dibagikan sebagai upaya kelengkapan adminitras…

ART BUMDesma adalah penjabaran secara teknis pelaksanaan yang di dalam AD BUMDesma. Sesuai…

Surat Kuasa adalah pemidahan wewenang antar pihak. Setelah melalui proses Musyawarah Antar…

AD BUMDesma merupakan langkah konkrit aturan yang diberlakukan dalam pelaksanaan BUM Desa…